Timesnusantara.com – Samarinda.
Kondisi Stadion Utama Palaran/Kaltim di Kecamatan Palaran, Samarinda memang butuh perhatian. Pasalnya, dari pintu masuk menuju stadion kondisi jalan kurang baik, Lantaran sebagian besar sisi jalan telah berlubang dan rusak parah.
Belum lagi di dalam stadion sebagian fondasi tribune penonton retak dan ambles, sementara di bagian kursi banyak sampah, lumut, tanaman hingga genangan menunggu untuk dibersihkan. Bila kondisi itu dibiarkan tak hanya akan berbahaya bagi penonton, tapi juga bangunan itu sendiri.
Terkait hal tersebut, Ketua Komisi lll DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani menanggapi kawasan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Akan tetapi pihaknya tentu akan mendorong untuk dilakukan perbaikan.
Menurutnya, Stadion Utama Palaran punya potensi sebagai stadion yang bisa dipandang sebagai stadion Internasional. Namun harapan itu tampaknya belum bisa diwujudkan karena kondisi Stadion Utama Palaran menyedihkan. Padahal seingatnya, dulunya komplek ini begitu megah terbangun. Biaya pembangunan stadion mencapai Rp800 miliar.
“Tentu kita mendorong melakukan perbaikan-perbaikan. Cuma itu kan kewenangan Pemprov Kaltim,” ucapnya, Senin (14/11/2022).
Pihaknya (Komisi III) berupaya mendorong Pemprov Kaltim untuk melakukan perbaikan. Akam tetapi, terlebih dahulu untuk dilakukan koordinasi antar Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemprov Kaltim.
“Tapi kami juga mendesak Pemprov. Artinya kalau itu dikerjakan oleh Pemkot Samarinda, maka kami mengharapkan bantuan keuangan (Bankeu) kalau pun provinsi mampu ya silahkan, tidak jadi masalah,” ucapnya.
Sebab Angkasa menilai, baik Pemprov maupun Pemkot Samarinda memiliki agenda dan tujuan yang sama yakni membangun Kaltim untuk lebih baik.
“Apapun itu meskipun punya Pemprov, negara ataupun kota. Kita sama-sama memiliki rencana yang tujuannya agar seluruh yang ada itu berjalan dengan baik. Ini tidak ada masalah, kan tergantung koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pemprov dan Pemkot Samarinda,” terangnya.
“Setiap tahun kami dorong setiap pembahasan anggaran. Tapi tergantung lagi seberapa mampu pembangunan atau perbaikan infrastruktur itu dengan anggaran yang ada,” pungkasnya