Timesnusantara.com – Samarinda.
Pengelolaan dana masjid hari ini masih terus menjadi sorotan banyak pihak. Tidak saja potensi jumlah penghimpunanya yang cukup besar. Namun juga manajemen pengelolaanya dinilai masih belum memiliki standart baku.
Padahal dari sisi efektifitasnya dana masjid diharapkan bisa memberikan konstribusi riil untuk membantu memaksimalkan pengetasan kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda.
Langkah ini menurut penuturan Anggota Komisi I DPRD Samarinda Nursobah, bisa mendongkrak upaya Kota Tepian meningkatkan pemberdayaan ekonomi, memangkas kemiskinan ektrem dan memperkokoh pola gotong royong masyarakat.
“Bahkan dalam kewajiban umat muslim ya mungkin agama lain juga ada, 40 kanan kiri depan belakang gak boleh jatuh miskin, itu bisa diatasin dengan itu,” ungkapnya saat ditemui awak media.
Akan tetapi menurutnya, lebih baik jika diusulkan sebagai Peraturan Walikota (Perwali) dan memanggil semua pengurus masjid serta langgar agar solusi ini bisa disosialisasikan terlebih dahulu.
Nursobah berharap pengurus masjid bisa bersinergi dengan tim yang nantinya akan menanggulangi kemiskinan ekstrem yang sudah dibentuk di tingkat Kota maupun Provinsi untuk merealisasikan hal tersebut.
“Sampaikan datanya, dideliver datanya diinformasikan disosialisasikan, supaya mereka menyampaikan juga kumpulkan dulu sampaikan ini data penting dan sederhana,” ucapnya.
Nursobah mengatakan, kas masjid yang jumlahnya besar tersebut setiap pekan selalu diummukan oleh pengurus masjid dan angkanya tidak bergerak jauh.
Kas masjid yang tidak produktif tersebut harusnya bisa dialihkan dalam program-program yang produktif yang bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat miskin terutama yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem.
“Cuma 1.600 yang termasuk kemiskinan ekstrem, itu yang sering saya usulkan,” pungkasnya.