Timesnusantara.com – Kalimantan Timur. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyampaikan kekhawatirannya mengenai wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) yang berkembang di Indonesia. Darlis menegaskan bahwa meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sistem pendidikan, penghapusan UN berpotensi memperburuk ketidakmerataan kualitas pendidikan antara daerah yang lebih maju dan tertinggal.
Dalam pandangannya, penghapusan UN tanpa adanya langkah konkrit untuk memeratakan kualitas pendidikan dapat memperlebar kesenjangan yang sudah ada. Ia menjelaskan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia sangat bervariasi, baik dalam hal infrastruktur, fasilitas, maupun kualitas pengajaran yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
“Kita harus mengakui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tidak merata. Dari Sabang sampai Merauke, kondisi pendidikan sangat bervariasi. Penghapusan UN tanpa solusi lain hanya akan memperburuk ketimpangan tersebut,” ujar Darlis.
Darlis menekankan bahwa kebijakan penghapusan UN harus disertai dengan upaya nyata untuk meratakan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyarankan agar pemerintah memastikan pemerataan fasilitas pendidikan dan kualitas pengajaran agar tidak ada lagi daerah yang tertinggal dalam hal prestasi lulusan.
“Pemerintah harus memastikan bahwa kualitas pengajaran dan fasilitas di semua daerah setara. Tanpa itu, meskipun UN dihapuskan, kualitas lulusan dari beberapa daerah tetap akan tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya,” tambahnya.
Tidak hanya dalam konteks antarprovinsi, Darlis juga menyoroti ketimpangan pendidikan yang ada di dalam Kalimantan Timur itu sendiri. Menurutnya, adanya perbedaan kualitas pendidikan antar kabupaten di Kaltim menyebabkan ketidaksetaraan kesempatan bagi lulusan untuk bersaing di tingkat nasional.
“Masalah ini juga ada di dalam provinsi kita. Kualitas pendidikan yang tidak merata antar kabupaten akan menyulitkan lulusan dari daerah-daerah tertentu untuk bersaing di tingkat yang lebih luas,” jelas Darlis.
Maka dari itu, Darlis berharap agar kebijakan penghapusan UN ini dievaluasi secara menyeluruh, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Ia menegaskan pentingnya memperhatikan keadilan pendidikan bagi seluruh siswa di Indonesia, tanpa membedakan asal daerah mereka.
“Keputusan apapun yang diambil harus memastikan bahwa pendidikan di seluruh wilayah Indonesia setara. Semua anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju,” tutup Darlis.