Timesnusantara.com — Samarinda. Persoalan infrastruktur di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota Komisi IV, Anhar, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera membenahi sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan agar tidak lagi menimbulkan keluhan di masyarakat.
Anhar mengungkapkan, sejumlah proyek jalan yang baru saja selesai dikerjakan ternyata cepat rusak. Ia menilai perencanaan yang kurang matang menjadi penyebab utama permasalahan tersebut.
“Masyarakat butuh bukti nyata, bukan janji-janji. Jangan sampai pembangunan jalan hanya bertahan sebentar atau pengerjaannya molor,” ujarnya, Senin (24/2/2025).
Selain itu, Anhar juga menyoroti lemahnya koordinasi antara instansi terkait yang berdampak pada lambatnya penyelesaian proyek. Ia menekankan bahwa pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang telah digelontorkan tidak sia-sia.
“Proyek jalan baru jangan sampai malah menjadi langganan perbaikan. Ini bukan hanya soal penggunaan dana, tapi juga menyangkut keselamatan warga,” tegasnya.
Politikus PDIP tersebut menilai, perencanaan infrastruktur yang tidak optimal justru menciptakan siklus pemborosan anggaran.
“Kalau dari awal perencanaannya sudah matang, kita tidak perlu terus-menerus menghabiskan dana untuk memperbaiki jalan yang baru selesai dibangun,” tambahnya.
Anhar berharap Pemkot Samarinda dapat lebih serius dalam menangani persoalan ini. Ia menegaskan, kualitas infrastruktur tidak hanya harus memenuhi standar teknis, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Pengawasan harus diperketat. Masyarakat berhak atas infrastruktur yang layak, dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya,” tutupnya. (R)