Timesnusantara.com — Samarinda. Wacana efisiensi anggaran di Samarinda masih dalam tahap kajian, dengan kendala utama berupa belum adanya pemaparan detail dari 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menekankan pentingnya transparansi dari pemerintah kota terkait pemangkasan anggaran yang tengah dirancang.
Helmi menjelaskan bahwa efisiensi akan difokuskan pada pengurangan anggaran perjalanan dinas dan belanja rutin. Namun, hingga saat ini, DPRD Samarinda masih menunggu data resmi dari setiap OPD.
“Kami ingin pemerintah menyampaikan mekanisme efisiensi ini secara rinci. Ada 30 OPD yang terlibat, termasuk DPRD sendiri,” ujarnya, Sabtu (15/3/2025).
Lebih lanjut, ia meminta agar Pemkot Samarinda segera membahas hal ini dengan DPRD, terutama melalui Komisi II yang menjadi sektor utama dalam pembahasan anggaran. Dengan demikian, ketika memasuki tahap evaluasi anggaran, seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama.
“Rencananya, dalam dua hari ke depan pembahasan akan dimulai. Dana yang berhasil dihemat akan dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, dan rincian alokasinya segera kami sampaikan,” tambah politisi Gerindra tersebut.
Sebelumnya, Pemkot Samarinda memperkirakan bahwa langkah efisiensi ini dapat menghemat hingga Rp75 miliar. Angka tersebut berasal dari pemangkasan 50 persen anggaran perjalanan dinas serta 20 persen dana pembelian alat tulis kantor (ATK), yang dinilai terlalu besar.
Sebagai informasi, APBD Kota Samarinda tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp4,98 triliun setelah mendapat persetujuan dari DPRD dan Pemkot Samarinda.
Efisiensi ini juga menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengharuskan seluruh instansi melakukan penghematan anggaran.
DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawasi proses efisiensi ini agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (R)