Timesnusantara.com — Samarinda. Genangan air kembali merendam permukiman di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, setelah hujan deras mengguyur Kalimantan Timur (Kaltim) dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya, puluhan rumah warga terendam, dan jalur utama di Jalan HMM Rifadin lumpuh total karena ketinggian air yang tidak kunjung surut.
Melihat kondisi ini, anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyuarakan keprihatinan mendalam. Ia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis dan menyeluruh, termasuk mengevaluasi peran industri tambang di kawasan hulu yang diduga menjadi salah satu pemicu utama bencana banjir di wilayah hilir.
“Masalah ini tak semata karena curah hujan ekstrem. Kita sedang menghadapi kegagalan pengelolaan lingkungan. Kegiatan pertambangan di hulu mempercepat aliran air ke hilir, dan Samarinda, yang terletak di dataran rendah, menjadi korban berulang kali,” kata Darlis pada Kamis (22/5/2025).
Ia menegaskan bahwa bencana banjir tidak bisa lagi dilihat sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai cerminan dari lemahnya kebijakan lintas sektor.
Menurutnya, sistem drainase kota yang sudah tidak memadai, lemahnya pengawasan perizinan tambang, serta konversi lahan resapan menjadi area komersial atau pemukiman turut memperburuk situasi.
Selain itu, Darlis mengkritisi pola penanganan bencana yang masih bersifat reaktif. Bantuan logistik melalui dapur umum dan posko darurat dinilai penting, tetapi belum cukup menyelesaikan akar persoalan yang menyebabkan bencana terus terulang.
“Tidak cukup hanya memberi bantuan saat banjir terjadi. Kita butuh tindakan jangka panjang yang terstruktur, mulai dari peninjauan kembali izin tambang, pembangunan kolam retensi, pemulihan jalur air kota, hingga penghijauan wilayah-wilayah yang sudah gundul,” tutur legislator dari Komisi III ini.
Darlis menambahkan, DPRD Kaltim akan terus mendorong keterlibatan para pihak, mulai dari dinas teknis hingga akademisi dan aktivis lingkungan, agar solusi yang diambil berbasis pada data, kebutuhan lapangan, dan prinsip keadilan lingkungan.
Ia mengingatkan, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi provinsi, Kota Samarinda tidak seharusnya lumpuh hanya karena hujan. Banjir, menurutnya, kini harus dipandang sebagai alarm akan rusaknya ekosistem dan lemahnya daya tahan kota terhadap krisis iklim.
“Sudah waktunya kita berani meninjau ulang dominasi industri tambang yang selama ini dianggap motor ekonomi. Tanpa regulasi dan pengawasan ketat, sektor ini justru menjadi pemicu bencana dan kerugian yang tidak sebanding dengan manfaat ekonominya,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)