Timesnusantara.com — Samarinda. Semakin kencangnya aktivitas pembangunan di Kalimantan Timur yang diiringi minat besar dari para investor mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. Ia menegaskan bahwa kemajuan ekonomi harus tetap memperhatikan kepentingan warga dan menjaga kelestarian lingkungan.
Ananda menegaskan posisi Kaltim sebagai daerah kaya sumber daya alam yang menjadi magnet bagi modal besar. Namun, ia mengingatkan bahwa kemajuan tersebut harus dibarengi tanggung jawab agar tidak merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan.
“Investasi tentu penting, tapi pelaksanaannya tidak boleh menutup ruang bagi masyarakat. Harus ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan hak-hak warga,” jelas Ananda, Kamis (22/5/2025).
Menurutnya, saat ini masih banyak proyek besar yang kurang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Banyak warga yang bahkan belum mendapatkan akses informasi mengenai dokumen lingkungan seperti AMDAL maupun izin operasional perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka.
“Masyarakat jangan sampai cuma menjadi penonton. Mereka harus bisa mengakses dokumen-dokumen penting yang terkait dengan aktivitas perusahaan di sekitar mereka,” kata legislator dari PDI Perjuangan tersebut.
Selain transparansi, Ananda juga menyoroti potensi dampak sosial dan lingkungan akibat pembangunan yang kurang akuntabel. Ia mendesak pemerintah daerah untuk mengutamakan prinsip tata kelola yang terbuka dan bertanggung jawab dalam setiap kebijakan strategis yang berimplikasi pada masyarakat luas.
“Good governance harus dijadikan landasan. Kita tidak boleh mengorbankan lingkungan dan stabilitas sosial hanya demi mengejar investasi,” tegasnya.
Ananda menegaskan, DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan agar proses pembangunan berjalan sesuai koridor yang benar. Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari jumlah investasi, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kaltim harus berkembang secara menyeluruh, bukan hanya dari angka investasi, tapi juga dari dampak positif nyata bagi warga dan lingkungan. Para investor harus patuh pada aturan dan menghargai nilai-nilai lokal,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)