Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menunjukkan performa unggul dalam pengelolaan keuangan. Untuk tahun ke-12 berturut-turut, Pemprov berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.
Keberhasilan ini diumumkan dalam Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025), dan menjadi bukti nyata atas komitmen Pemprov dalam menjaga transparansi serta tanggung jawab dalam penggunaan anggaran publik.
Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, yang turut hadir dalam agenda tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh perangkat daerah yang berperan menyusun laporan keuangan secara cermat dan terbuka.
“Pencapaian ini bukan hasil kerja satu pihak, tapi merupakan kontribusi dari seluruh OPD yang telah berkomitmen menjalankan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola keuangan,” ujarnya, Jum’at (23/5/2025).
Meski mengantongi WTP, Seno tidak menutup mata terhadap adanya sejumlah catatan dari BPK. Terdapat 27 temuan yang diuraikan dalam laporan audit, dengan 63 rekomendasi perbaikan yang disampaikan untuk segera ditindaklanjuti.
“Salah satu sorotan penting menyangkut pelaksanaan program Kaltim Tuntas yang dinilai masih menyisakan beberapa persoalan teknis,” jelas Seno.
Dalam menanggapi rekomendasi tersebut, Pemprov menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap poin evaluasi dalam batas waktu 60 hari sesuai regulasi yang berlaku. Perbaikan akan difokuskan pada penguatan sistem pelaporan, validasi anggaran, serta optimalisasi pelaksanaan program prioritas.
“Langkah-langkah korektif sudah mulai dirancang. Kami tidak ingin masalah yang sama terulang. Evaluasi seperti ini justru menjadi momen penting untuk terus menyempurnakan sistem yang ada,” lanjutnya.
WTP sendiri merupakan opini tertinggi yang diberikan auditor negara kepada instansi pemerintah apabila laporan keuangannya memenuhi prinsip transparansi, sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta bebas dari kesalahan material.
Keberhasilan mempertahankan opini ini selama 12 tahun berturut-turut tidak hanya mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran, tapi juga memperkuat legitimasi Pemprov Kaltim sebagai institusi yang mengedepankan prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional.
Seno menambahkan, Pemprov Kaltim akan terus menjaga kualitas tata kelola anggaran sekaligus memastikan seluruh program strategis, termasuk Kaltim Tuntas, berjalan lebih efektif, akurat, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting, kami ingin membangun birokrasi yang dipercaya masyarakat, mampu melayani dengan baik, dan adaptif terhadap kritik serta evaluasi,” tutupnya. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi