Timesnusantara.com — Samarinda. Perubahan besar dalam sistem evaluasi pendidikan nasional disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sebagai langkah penting dalam mewujudkan pendidikan yang lebih adil dan menyeluruh.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa transformasi sistem penilaian bukan sekadar mengganti metode, tetapi merefleksikan perubahan cara pandang terhadap makna pendidikan itu sendiri.
Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai pengganti sistem penilaian lama yang selama ini bertumpu pada Ujian Nasional. Sri Wahyuni menekankan bahwa pendekatan baru ini lebih menitikberatkan pada evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran, bukan hanya mengukur hasil akhir.
“Evaluasi pendidikan tidak bisa lagi hanya berfokus pada skor siswa. Kita perlu melihat proses belajar secara utuh—dari kualitas pengajaran, kesiapan tenaga pendidik, hingga dukungan fasilitas dan lingkungan belajar,” ujarnya, Sabtu (24/5/2025) usai membuka acara Paradigma Baru Evaluasi Pendidikan-Penerapan Tes Kompetensi Akadekik sebagai Instrumen Penilaian Nasional yang digelar di Hotel Mercure, Samarinda.
Menurutnya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai elemen, bukan hanya beban yang ditanggung oleh guru dan siswa. Untuk itu, pemerintah daerah punya peran sentral dalam memastikan setiap komponen pendukung pendidikan berjalan optimal.
Sri Wahyuni juga menyinggung beberapa inisiatif yang telah diluncurkan, seperti program ‘Gratis Pol’, sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah daerah dalam membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi anak-anak Kaltim.
Dalam sistem evaluasi baru ini, penilaian tidak hanya ditujukan pada murid, tapi juga mencakup performa kepala sekolah, kompetensi guru, serta kesiapan infrastruktur dan teknologi pendidikan. Ini diharapkan dapat memunculkan gambaran utuh terkait kondisi pendidikan di tiap daerah secara objektif dan adil.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan angka. Penilaian harus mencerminkan proses, keterlibatan semua pihak, dan semangat kolaborasi dalam membangun masa depan pendidikan yang lebih baik,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kaltim optimis bahwa perubahan paradigma ini akan mendorong terciptanya sistem pendidikan yang lebih adaptif, relevan, dan inklusif, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi