Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diminta untuk lebih serius mempercepat pembangunan jalan di daerah-daerah terluar dan perbatasan. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menilai masih banyak kawasan di Bumi Etam yang belum tersentuh infrastruktur dasar secara maksimal.
Menurutnya, jalan yang memadai bukan hanya tentang kemudahan mobilitas, melainkan juga menyangkut kesejahteraan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota.
Ia menyoroti bagaimana kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, terutama di wilayah seperti Mahakam Ulu dan daerah berbatasan dengan provinsi tetangga.
“Prioritas pembangunan harus diarahkan ke wilayah yang tertinggal. Jangan lagi hanya fokus di kawasan padat. Banyak desa yang sampai hari ini belum punya akses jalan yang layak,” kata Apansyah, Minggu (25/5/2025).
Data yang diperoleh dari Dinas PUPR Pera Kaltim menunjukkan bahwa dari total 931 kilometer jalan provinsi, baru 763 kilometer yang masuk kategori baik. Sementara sisanya, sekitar 168 kilometer, masih berada dalam kondisi rusak dan tersebar di delapan kabupaten/kota.
Apansyah menyebut kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Kerusakan jalan yang disebabkan oleh sistem drainase buruk serta penanganan yang lambat, menurutnya, merupakan persoalan yang harus segera ditangani dengan pendekatan yang lebih responsif dan merata.
“Kalau jalan rusak saat musim hujan, bisa berbulan-bulan tidak tersentuh perbaikan. Akibatnya, warga yang bergantung pada jalan itu untuk berdagang atau mengakses layanan dasar jadi sangat dirugikan,” jelasnya.
Tahun ini, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran Rp2,6 triliun untuk sektor Bina Marga. Dana tersebut akan difokuskan pada peningkatan kualitas jalan, pemeliharaan rutin, serta pembangunan jembatan. Namun DPRD mewanti-wanti agar distribusi anggaran ini tak hanya menyasar koridor ekonomi utama.
Apansyah berharap program peningkatan infrastruktur dapat menjangkau daerah terpencil secara adil. Ia menilai, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di kota besar atau ruas jalan strategis semata.
“Pemerataan itu penting. Dari kawasan pesisir, pedalaman, sampai jalur penghubung antardesa—semuanya harus masuk dalam rencana pembangunan. Jangan sampai ada yang tertinggal,” tegas politisi dari Dapil Kutai Barat-Mahakam Ulu tersebut.
Dalam konteks rencana pembangunan jalan tol Samarinda-Bontang, Apansyah menyatakan dukungannya. Namun ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara proyek besar dan infrastruktur dasar rakyat kecil.
“Tol memang proyek strategis, tapi jalan penghubung desa juga harus jadi perhatian. Jangan sampai masyarakat kecil merasa dilupakan,” tandasnya. (Adv/dprdkaltim)