Timesnusantara.com – Samarinda. Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyuarakan keprihatinan atas minimnya informasi yang diterima legislatif terkait kabar rencana kolaborasi antara Pemprov Kaltim dan Pemprov Jawa Barat dalam sektor ketahanan pangan.
Menurut Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi dari pihak eksekutif kepada lembaga dewan mengenai kerja sama lintas wilayah tersebut. Ia menyayangkan absennya koordinasi dari Pemprov sebelum wacana itu mencuat ke publik.
“Kalau memang ada pembicaraan soal kerja sama, apalagi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada DPRD,” ujarnya, Minggu (25/5/2025).
Hamas menegaskan bahwa urusan pangan bukan persoalan sepele. Apalagi jika melibatkan dua provinsi, maka perencanaannya harus dibahas bersama-sama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya prinsip transparansi dalam setiap langkah strategis pemerintahan, khususnya dalam perumusan kebijakan jangka panjang yang berimplikasi besar terhadap hajat hidup orang banyak.
“Ketahanan pangan adalah isu vital dan menyangkut banyak pihak. Prosesnya harus terbuka, melibatkan semua stakeholder, termasuk DPRD,” tegasnya.
Hamas menyarankan agar pihak media menanyakan langsung kepada Gubernur Kaltim untuk memperoleh kejelasan soal arah dan bentuk kerja sama tersebut, mengingat belum adanya laporan atau penjelasan resmi kepada legislatif.
“Sampai sekarang, kami belum menerima informasi apa pun. Jadi baiknya ditanyakan dulu ke eksekutif agar tidak simpang siur,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim pada dasarnya mendukung segala inisiatif pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada keputusan penting yang dibuat secara sepihak.
“Kami mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada rakyat, selama disusun secara terbuka dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Jangan sampai muncul kebijakan yang justru menimbulkan polemik karena minimnya komunikasi,” tutup Hamas. (Adv/dprdkaltim)