Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menaruh perhatian besar terhadap pentingnya membangun sinergi dalam menyusun dan menjalankan kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Menurut Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, penguatan hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif sangat krusial dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.
Ia menyatakan bahwa komunikasi yang terbangun secara timbal balik akan memastikan agar setiap masukan dari masyarakat melalui DPRD dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh pihak pemerintah daerah.
“Ketika para anggota dewan menyuarakan masalah-masalah yang mereka temukan di lapangan, pemerintah tidak boleh hanya mendengar. Kita harus turun tangan langsung menindaklanjuti itu. Di situlah letak pentingnya sinergi yang solid,” katanya, Senin (26/5/2025).
Ia menambahkan bahwa saat ini dialog antara Pemprov dan DPRD masih berada pada tahap perumusan awal dan bersifat umum. Meski begitu, arah pembicaraan yang terbentuk sudah mencerminkan semangat kerja sama untuk melahirkan kebijakan sektoral yang lebih terarah dan berdampak langsung.
“Kita sedang membangun dasar kolaborasi. Nantinya, arah diskusi akan lebih difokuskan pada isu-isu sektoral agar solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kondisi riil masyarakat,” ujar Sri.
Sri juga menegaskan bahwa kesepahaman antara lembaga pemerintah dan DPRD Kaltim tidak hanya penting untuk efisiensi birokrasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat.
Pemprov dan DPRD Kaltim telah sepakat untuk terus menjaga komunikasi yang bersifat terbuka dan konstruktif. Harapannya, melalui pola kerja sama ini, proses pembangunan di Kalimantan Timur dapat berlangsung dengan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi