Timesnusantara.com — Samarinda. Di balik kekayaan alam yang melimpah, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari harapan. Kondisi ini mengundang sorotan tajam dari DPRD Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyampaikan keprihatinannya atas minimnya capaian Perusda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menilai bahwa badan usaha milik daerah tersebut belum mampu menunjukkan kinerja yang berdampak signifikan.
“Dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki, seharusnya Perusda bisa menjadi salah satu sumber utama PAD. Tapi yang terjadi, hasilnya belum terlihat. Bahkan beberapa sektor masih belum tersentuh optimal,” kata Firnadi, Selasa, (27/5/2025).
Menurutnya, Perusda seharusnya tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menjalankan fungsi pelayanan publik, seperti yang dilakukan oleh perusahaan air minum atau sektor pertanian milik daerah. Ia menilai banyak potensi yang belum dimaksimalkan secara serius.
Lebih jauh, Firnadi menyoroti sejumlah faktor yang menjadi penghambat kinerja Perusda, di antaranya belum rampungnya transformasi hukum dari Perusda ke bentuk Perseroda, perizinan usaha yang rumit, serta lemahnya struktur organisasi dan kepemimpinan.
“Kalau manajemen tidak mumpuni, ditambah kepemimpinan yang tidak visioner, maka jangan heran kalau Perusda justru menjadi beban anggaran, bukan penyumbang PAD,” tandasnya.
Ia juga mendorong agar pengembangan sektor-sektor ekonomi non-migas seperti perikanan, pertanian, dan perkebunan digarap lebih serius. Selama ini, potensi tersebut dinilai belum dikelola secara optimal, padahal memiliki prospek besar bagi kemandirian ekonomi daerah.
Dalam konteks kebijakan fiskal, Firnadi menyinggung proyeksi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026. Situasi ini, menurutnya, seharusnya mendorong pemerintah provinsi untuk mempercepat penguatan kapasitas Perusda.
“Kalau kita ingin mandiri secara fiskal, kita harus serius kelola potensi lokal. Jangan terlalu bergantung pada dana pusat. Perusda bisa jadi instrumen penting untuk itu, asal dikelola dengan benar,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)