Timesnusantara.com — Samarinda. Proses evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2024 tengah berlangsung intensif di tangan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim. Tidak hanya fokus pada analisis dokumen resmi, pansus juga aktif meninjau langsung sejumlah lokasi proyek di berbagai daerah.
Ketua Pansus, Agus Suwandi, menegaskan bahwa kegiatan monitoring tersebut dipadukan dengan hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim. Sinkronisasi data dari dua sumber ini dinilai krusial untuk menguatkan akurasi penilaian.
“Kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan fakta di balik laporan. Temuan kami banyak yang sejalan dengan hasil BPK. Bedanya, mereka memiliki tenaga teknis lebih lengkap, sementara kami lebih mengandalkan pendekatan observasi langsung,” terang Agus, Selasa (27/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa adanya kesamaan temuan antara pansus dan BPK memberikan dasar yang kuat bagi DPRD dalam menyusun masukan strategis kepada pemerintah daerah.
“Ini bukan hanya tugas pengawasan, tapi juga amanah konstitusi. Rekomendasi dari kami dan BPK wajib ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif,” tegasnya.
Dalam tinjauan ke lapangan, pansus mendapati sejumlah proyek prioritas belum mencapai hasil maksimal. Beberapa pekerjaan yang dinyatakan rampung dalam laporan administratif ternyata menunjukkan kondisi berbeda saat dicek secara langsung.
“Di dokumen tertulis sudah selesai, tapi di lapangan ada yang belum maksimal, bahkan ada yang belum layak digunakan. Ini menjadi perhatian serius kami,” tambah Agus.
Tak hanya itu, pansus juga menemukan kelemahan dalam aspek pengawasan teknis dan pelaporan dari pelaksana proyek, kondisi yang ternyata juga tercatat dalam LHP BPK.
Ke depan, pansus akan menyusun laporan final berdasarkan hasil investigasi dan audit, sebagai rujukan untuk memberikan evaluasi menyeluruh kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami berharap hasil rekomendasi ini bisa menjadi acuan dalam menyusun program pembangunan selanjutnya, agar penggunaan anggaran lebih tepat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)