Timesnusantara.com — Samarinda. Menyelesaikan 100 hari awal masa jabatannya, duet kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji kini mulai menuai penilaian dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, yang memandang periode ini lebih tepat disebut sebagai fase konsolidasi dan penataan internal.
Menurut Agus, masa tiga bulan pertama tidak bisa langsung dijadikan indikator keberhasilan atau kegagalan suatu pemerintahan. Ia menyebut 100 hari ini sebagai momentum untuk menyusun kerangka kebijakan dan membangun sinergi antar-lembaga pemerintahan.
“Ini adalah tahap penyelarasan visi dan pemetaan kebijakan, bukan waktu untuk menuntut hasil instan. Pemerintahan yang matang harus dimulai dari dasar yang kuat,” ungkapnya, Kamis (29/5/2025).
Salah satu fokus utama yang mulai diperkenalkan ke publik adalah gagasan pendidikan gratis di Kaltim. Meski pelaksanaannya masih dalam tahap awal, Agus menilai inisiatif tersebut sebagai pertanda positif bahwa sektor pendidikan akan menjadi prioritas pemerintahan saat ini.
“Kita tidak bisa berharap program sebesar itu langsung berjalan. Yang penting sudah ada blueprint, niat politiknya jelas, tinggal bagaimana teknis dan penganggarannya nanti,” tuturnya.
Agus juga menyarankan agar evaluasi menyeluruh dilakukan setelah pemerintah memasuki hari ke-200 masa kerjanya. Menurutnya, pada titik itu, publik sudah layak menilai apakah visi dan janji-janji kampanye mulai terwujud dalam bentuk nyata.
“Kalau setelah enam bulan belum juga terlihat langkah konkret, tentu patut dipertanyakan komitmen dan arah kebijakannya,” tegas politisi tersebut.
Ia turut menyinggung soal kompleksitas yang dihadapi oleh pemerintahan baru dalam menggeser struktur kebijakan lama menuju arah baru. Hal ini, katanya, tidak bisa selesai dalam waktu singkat, terlebih menyangkut anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
“Realisasi perubahan besar kemungkinan baru bisa terlihat pada tahun anggaran 2026. Tapi bukan berarti pemerintah bisa lepas dari ekspektasi publik. Kami di DPRD akan terus mengawasi agar kepentingan rakyat tetap menjadi yang utama,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)