Timesnusantara.com — Samarinda. Legislator Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan pandangannya bahwa program sekolah gratis yang dicanangkan pemerintah daerah seharusnya tak hanya sebatas pembebasan SPP, tetapi juga menghapus seluruh komponen biaya lain yang masih membebani siswa dan orang tua.
Menurut pria yang akrab disapa Ayyub ini, konsep pendidikan tanpa biaya mesti mencakup seluruh kebutuhan pelajar, mulai dari pengadaan seragam, buku pelajaran, hingga alat tulis.
“Sekolah gratis itu tidak cukup hanya dengan menghapus SPP. Harus menyeluruh, supaya siswa tidak merasa terbebani lagi oleh biaya-biaya lain yang tersembunyi,” ujar Husni, Kamis (29/5/2025).
Ia menuturkan bahwa saat ini proses penyesuaian kebijakan masih berlangsung, seiring dengan transisi kepemimpinan di level provinsi. Hal tersebut, kata dia, berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan beberapa program, termasuk sektor pendidikan.
“Memang ada beberapa hambatan, terutama dari sisi anggaran dan penyesuaian kewenangan. Tapi saya yakin, ke depan hal ini akan segera menemukan bentuk idealnya,” katanya optimis.
Dirinya pun menyampaikan harapan bahwa pada tahun depan, kebijakan pendidikan gratis bisa diterapkan secara lebih merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur, meski saat ini masih belum menyentuh semua lapisan masyarakat.
“Kami targetkan tahun depan cakupannya sudah mendekati sempurna,” imbuhnya.
Selain itu, Ayyub juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas sektor, khususnya antara pemprov dan dinas terkait. Ia menilai sinkronisasi program dengan visi kepala daerah menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan secara menyeluruh.
Lebih lanjut, ia mengkritisi pola belanja anggaran pendidikan yang dinilainya belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia menyebut sejumlah proyek pembangunan fisik di sekolah masih bersifat kosmetik dan belum menjawab kebutuhan substansial dalam meningkatkan mutu belajar-mengajar.
“Kalau hanya bangun pagar atau toilet yang tidak mendesak, itu bukan solusi. Anggaran harus diarahkan untuk peningkatan kualitas, bukan proyek seremonial,” tegasnya.
Lebih lanjut, Husni menegaskan bahwa reformasi pendidikan di Kaltim harus bergerak ke arah pembangunan manusia yang kompeten dan siap bersaing, khususnya dalam menyambut perpindahan Ibu Kota Negara (IKN).
“Mutu pendidikan adalah fondasi SDM kita. Kebijakan harus diarahkan ke sana, bukan sekadar pencitraan,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)