Timesnusantara.com — Samarinda. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa, menyoroti persoalan banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur, khususnya di Kota Balikpapan dan beberapa kawasan di Samarinda.
Menurutnya, curah hujan yang ekstrem dan fenomena air pasang laut menjadi faktor utama penyebab banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu.
“Memang hujannya luar biasa deras, ditambah air laut pasang. Jadi air tidak bisa langsung mengalir ke laut, terjadi pertemuan air hujan dan air pasang. Tapi begitu air laut surut, air hujan juga baru bisa mengalir keluar,” jelas Yusuf, Rabu (25/6/2025).
Sebagai bentuk penanganan, Pemerintah Kota Balikpapan disebut telah mengambil beberapa langkah strategis, termasuk pembangunan bosem atau kolam retensi seluas sekitar 10 hektare yang berfungsi menampung limpahan air hujan sebelum dialirkan ke laut.
“Saya lihat ada upaya serius dari Pemkot Balikpapan. Salah satunya membangun bosem sebagai penampung air. Ini penting karena debit hujan yang tinggi harus dialihkan dulu sebelum ke laut,” katanya.
Yusuf juga menyinggung pentingnya penguatan sistem drainase di kawasan padat seperti MT Haryono dan sekitarnya.
Ia menuturkan bahwa proyek drainase telah dirancang untuk beberapa titik strategis, termasuk dari kawasan Jokotole hingga Mufakat, namun pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.
“Itu proyek besar. Drainase dari Jokotole ke Mufakat sudah dirancang, tapi karena anggaran terbatas, pembangunannya bertahap,” ungkap Yusuf.
Selain pembangunan fisik, ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya penghuni dan pengembang kawasan perumahan, agar memperhatikan aspek drainase dalam pembangunan.
“Masalah banjir ini juga berkaitan dengan pembangunan perumahan. Harus ada edukasi kepada warga dan pengembang agar melengkapi sistem drainase dengan benar. Banyak perumahan yang tidak memperhatikan hal ini,” tegasnya.
Yusuf berharap penanganan banjir di Kaltim ke depan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam hal penganggaran dan perencanaan infrastruktur jangka panjang.
“Kalau hanya mengandalkan APBD provinsi atau kota, tentu terbatas. Perlu peran pusat untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)