Timesnusantara.com Samarinda — Pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat untuk tahun 2026 mulai terasa dampaknya bagi keuangan daerah.
Kebijakan tersebut memengaruhi langsung struktur APBD Kalimantan Timur dan memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian besar-besaran.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyatakan kekecewaannya. Ia menilai pemangkasan ini turut mengganggu skema pembiayaan infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas pembangunan daerah.
Dengan ruang fiskal yang semakin menyempit, Abdulloh mengatakan seluruh sektor terpaksa melakukan penataan ulang.
“Semua sektor terdampak, termasuk infrastruktur. Pembahasan anggaran sangat alot dan belum menemukan titik temu,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).
Ia juga memperingatkan bahwa kondisi kas daerah yang defisit memperbesar risiko penundaan program strategis.
“Minimnya kas daerah membuat sejumlah kegiatan bisa tertunda, bahkan ada yang berpotensi dibatalkan,” tambahnya.
DPRD Kaltim kini menelaah ulang skala prioritas untuk menentukan proyek mana yang tetap harus berjalan pada 2026.
“Kami akan mendalami setiap usulan agar arah pembangunan tetap jelas dan terukur,” tegas Abdulloh.
Sebelumnya, total KUA-PPAS 2026 dirancang sebesar Rp21,35 triliun. Namun setelah pemangkasan, nilainya turun drastis menjadi Rp15 triliun. Transfer pusat yang biasanya mencapai Rp9,33 triliun kini hanya sekitar Rp3 triliun. Kondisi ini otomatis mengubah komposisi anggaran daerah secara menyeluruh.
Meski tantangan fiskal semakin besar, Abdulloh memastikan pembahasan lanjutan akan difokuskan pada upaya menjaga agar pembangunan inti tetap berjalan sesuai kebutuhan daerah.
Editor : RF
Penulis : Dani