Timesnusantara.com Samarinda — Fraksi PDI-Perjuangan di DPRD Kalimantan Timur menyatakan penolakan keras terhadap rencana pemerintah pusat yang akan memangkas Dana Bagi Hasil (DBH).
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Samsun, menegaskan bahwa fraksinya sejalan dengan sikap DPRD Kaltim yang tengah mengupayakan langkah protes resmi.
Menurut Samsun, Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam memiliki hak yang jelas atas porsi DBH yang adil dan proporsional.
Wacana pemangkasan tersebut dinilai tidak hanya merugikan daerah, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hubungan keuangan pusat–daerah.
“Kaltim selama ini selalu menjaga stabilitas,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Namun ia menegaskan bahwa sikap kompromistis daerah memiliki batas, terutama ketika kebijakan pusat mulai berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Samsun menyebutkan bahwa jika jalur konstitusional tidak membuahkan hasil, masyarakat berhak menyuarakan aspirasinya.
“Kami tidak bisa mencegah apabila masyarakat Kalimantan Timur memilih melakukan aksi,” tegasnya.
Kebijakan pemangkasan DBH disebut-sebut sebagai salah satu penyebab menurunnya estimasi APBD Kaltim tahun depan yang hanya sekitar Rp15 triliun, jauh lebih rendah dari sekitar Rp21 triliun sebelumnya. Proses finalisasi anggaran masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada akhir November.
Dengan sikap tegas Fraksi PDIP dan dukungan DPRD, tuntutan penolakan pemotongan DBH dipastikan akan terus mengemuka hingga pemerintah pusat memberikan kepastian.
Editor : RF
Penulis : Dani