Timesnusantara.com – Samarinda – Koordinasi antara Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan proses administrasi pemerintahan serta pembahasan kebijakan berjalan sesuai mekanisme.
Pada 17 Juli 2026, tercatat agenda rapat koordinasi mengenai sinkronisasi dan persamaan persepsi penyampaian dokumen resmi antara Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Plt. Sekretaris Dewan.
DPRD melihat sinkronisasi dokumen sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses penganggaran maupun pelaksanaan fungsi kedewanan. Ketepatan dokumen menjadi salah satu dasar agar pembahasan kebijakan dapat berlangsung secara tertib.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, S.H., menilai komunikasi antarlembaga perlu dijaga agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan agenda pemerintahan.
Menurutnya, ketertiban administrasi adalah pintu awal kelancaran kerja-kerja kedewanan, terutama yang berkaitan dengan pembahasan anggaran dan produk hukum daerah.
“Ini soal tertib administrasi. Sinkronisasi dokumen antara Pemkot dan DPRD itu harus satu persepsi, supaya tidak ada miss komunikasi. Kalau dokumennya sudah sinkron dari awal, pembahasan di komisi maupun di Banggar pasti lebih efektif dan tidak berulang,” ujar Adnan Faridhan.
Koordinasi yang baik juga akan membantu mempercepat proses pembahasan berbagai kebijakan daerah. Terlebih, agenda DPRD melibatkan sejumlah tahapan administratif yang membutuhkan ketelitian dan kesamaan pemahaman.
“Kami di Komisi I mendorong agar koordinasi seperti ini rutin dilakukan. Tujuannya agar proses pemerintahan berjalan lebih transparan, efektif, dan semua kebijakan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Samarinda,” tambahnya.
DPRD berharap hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif terus berjalan secara profesional. Perbedaan fungsi antara kedua lembaga tidak menjadi penghalang untuk membangun koordinasi dalam kepentingan masyarakat.
Editor: RF
Sumber: A