Timesnusantara.com – KUTIM – Pintu perusahaan bukan satu-satunya jalan menuju masa depan. Di tengah pertumbuhan angkatan kerja muda, Generasi Z di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai diarahkan untuk menjadikan keterampilan sebagai “tiket” membangun usaha sendiri. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kutim mendorong pelatihan berbasis kewirausahaan agar anak muda tidak semata-mata menunggu kesempatan bekerja di perusahaan.
Kepala Distransnaker Kutim, Sulisman, menilai pola pelatihan yang hanya berujung pada penyaluran tenaga kerja ke perusahaan belum cukup untuk menjawab kebutuhan Gen Z. Ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (14/9/2026), ia menjelaskan jumlah angkatan kerja baru terus bertambah, sementara kapasitas perusahaan dalam menerima pekerja memiliki batas. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas pilihan dengan membekali generasi muda keterampilan praktis yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan usaha.
“Sebenarnya kalau berharap di pelatihan saja, terus kemudian kita salurkan ke perusahaan, mungkin tidak maksimal juga sebenarnya untuk Gen Z ini,” kata Sulisman.
Menurut Sulisman, pelatihan yang diselenggarakan pemerintah tidak seharusnya hanya dipahami sebagai jalur untuk mendapatkan pekerjaan formal. Pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh peserta justru dapat menjadi bekal penting untuk membaca peluang ekonomi di lingkungan masing-masing dan mulai merintis usaha secara mandiri.
Distransnaker Kutim memiliki kemampuan menyelenggarakan beragam program peningkatan kompetensi, termasuk pelatihan di bidang teknologi informasi. Namun, seiring perubahan kebutuhan dan karakter angkatan kerja muda, jenis pelatihan juga mulai diarahkan pada kegiatan yang memberikan kemampuan kewirausahaan kepada peserta.
“Kita berusaha untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat kewirausahaan,” ujarnya.
Pendekatan tersebut tidak berarti pemerintah memberikan modal berupa uang secara langsung kepada setiap peserta. Modal yang dimaksud lebih banyak berupa keterampilan, pengetahuan, pengalaman, serta kompetensi yang dapat diterapkan dalam aktivitas ekonomi. Bekal tersebut diharapkan mampu menjadi pijakan awal bagi peserta untuk merintis usaha berdasarkan potensi dan kebutuhan di wilayah tempat tinggal mereka.
“Kalau kita memberikan pelatihan yang sifatnya kewirausahaan mungkin mereka lebih manfaat di situ, dan mereka juga malah justru kita harapkan bisa menarik karyawan. Karena mereka bisa buka usaha sendiri,” jelasnya.
Jika usaha yang dirintis berkembang, manfaat program pelatihan dinilai dapat meluas. Peserta yang semula berada dalam kelompok pencari kerja berpeluang berubah menjadi pelaku usaha sekaligus membuka kesempatan kerja bagi orang lain. Pola tersebut menjadi salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan angkatan kerja muda terhadap ketersediaan lowongan di perusahaan.
Distransnaker Kutim juga terus membangun hubungan dengan sekolah menengah kejuruan dan lembaga pelatihan kerja (LPK). Kedua unsur tersebut memiliki posisi penting dalam menyiapkan kompetensi masyarakat, baik untuk memasuki dunia industri maupun mengembangkan usaha secara mandiri.
Sulisman mengatakan LPK yang menjadi bagian dari pembinaan pemerintah daerah tetap mendapatkan dukungan. Meski begitu, lembaga-lembaga tersebut didorong untuk memperluas jaringan dan tidak sepenuhnya menggantungkan kegiatan pelatihan pada program maupun anggaran pemerintah.
“LPK-LPK itu kan binaan kita. Jadi kita tetap support ke LPK-LPK yang ada. Tapi kita dorong juga mereka supaya bisa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan,” kata Sulisman.
Kerja sama dengan perusahaan dapat dikembangkan melalui sejumlah skema, termasuk pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Kolaborasi semacam itu dinilai dapat memperkuat penyelenggaraan pelatihan sekaligus membuat materi yang diberikan semakin selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha.
Penguatan keterampilan juga menjadi bagian dari strategi memperluas kesempatan kerja hingga ke berbagai kecamatan di Kutim. Peluang pekerjaan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan Sangatta atau Bengalon, tetapi dapat dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Di manapun mereka tetap membuka peluang yang 80-20. Kalau memang kompetensinya sesuai dengan harapan mereka, mereka lebih prioritaskan yang dekat dengan wilayah mereka,” katanya.
Sulisman menekankan bahwa kesempatan bagi tenaga kerja lokal tetap terbuka selama kompetensi yang dimiliki sesuai kebutuhan perusahaan. Karena itu, peningkatan kemampuan masyarakat menjadi faktor penting agar kebijakan keberpihakan terhadap pekerja lokal dapat berjalan efektif dan tidak berhenti pada ketentuan administratif.
Melalui pelatihan keterampilan, pendidikan kewirausahaan, pembinaan LPK, kerja sama dengan sekolah, hingga kolaborasi bersama perusahaan, Distransnaker Kutim berharap generasi muda mempunyai pilihan yang lebih luas dalam menentukan masa depan. Gen Z tidak hanya disiapkan menjadi tenaga kerja yang mampu bersaing, tetapi juga didorong menjadi pengusaha yang sanggup menciptakan peluang ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya.(ADV/KUTIM).
Editor : RF
Sumber : ALW