Bagikan 👇

Timesnusantara.com, KUKAR – Efisiensi anggaran tidak membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghentikan dukungan terhadap sektor perikanan. Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, program yang berkaitan langsung dengan aktivitas produksi nelayan dan pembudidaya ikan tetap dipertahankan.

Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Pemkab Kukar memastikan sejumlah bantuan produktif masih berjalan hingga penghujung 2026. Dukungan tersebut diarahkan pada kebutuhan yang menunjang kegiatan masyarakat, mulai dari bibit dan pakan hingga sarana penangkapan ikan berupa perahu dan mesin ketinting.

Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan penyesuaian anggaran membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dilaksanakan. Prioritas diberikan kepada kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Kita lebih memprioritaskan kepada yang berkaitan dengan masyarakat. Program-program kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat kami kurangi atau bahkan kami hilangkan,” kata Muslik di Tenggarong, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga agar anggaran yang tersedia tetap memberikan dampak nyata. Dalam konteks sektor perikanan, kebutuhan produksi masyarakat menjadi salah satu perhatian yang tetap diupayakan untuk dipenuhi.

Muslik menyebutkan sejumlah bantuan masih disalurkan kepada masyarakat perikanan. Untuk pembudidaya, dukungan diberikan dalam bentuk bibit dan pakan. Sementara bagi nelayan, bantuan antara lain berupa perahu dan mesin ketinting.

“Dukungan terhadap masyarakat itu tetap berlangsung. Jadi bantuan bibit, bantuan pakan, bantuan perahu, mesin ketinting itu juga masih terus,” ujarnya.

DKP Kukar menargetkan proses penyaluran bantuan berlangsung hingga akhir 2026. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan hasil pendataan serta kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran program.

Muslik mengatakan proses distribusi masih berjalan sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan angka pasti mengenai jumlah bantuan yang telah direalisasikan.

“Sejauh ini belum selesai dan saya belum memiliki data yang akurat. Tetapi penyalurannya masih berlangsung berdasarkan pendataan,” tandasnya.

Pendataan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program agar bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan pendekatan tersebut, dukungan pemerintah diharapkan tidak sekadar terserap dalam bentuk belanja, tetapi benar-benar menunjang kegiatan usaha masyarakat.

Keberlanjutan bantuan perikanan juga berkaitan dengan upaya menjaga aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lapangan. Sarana produksi seperti bibit, pakan, perahu, dan mesin ketinting memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas usaha nelayan maupun pembudidaya.

Karena itu, DKP Kukar terus menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi fiskal daerah tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Kebijakan tersebut sekaligus mempertegas arah pengelolaan program di tengah efisiensi anggaran, yakni mempertahankan kegiatan yang memiliki manfaat langsung dan melakukan penyesuaian terhadap program yang dinilai tidak menjadi prioritas.

Dengan pola tersebut, Pemkab Kukar berupaya menjaga keberlanjutan pelayanan dan dukungan bagi pelaku usaha perikanan. Harapannya, nelayan dan pembudidaya ikan tetap memiliki akses terhadap sarana pendukung produksi sehingga aktivitas ekonomi mereka dapat terus berjalan hingga akhir tahun. (Adv)

Editor : RF
Sumber : AND

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *