Timesnusantara.com – KUTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan pentingnya membangun hubungan yang sehat dengan insan pers tanpa mengurangi independensi media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar Hamonangan Siburian, saat mewakili Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman membuka Konferensi Kabupaten (Konferkab) III PWI Kutim di Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi, Sabtu (10/10/2026).
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, Ronny menyampaikan bahwa pemerintah daerah memandang pers sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan sekaligus menjembatani aspirasi masyarakat.
Namun, hubungan kemitraan tersebut harus tetap menghormati peran masing-masing pihak, termasuk kebebasan pers dalam menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kemitraan yang sehat bukan berarti menghilangkan sikap kritis, melainkan membuka ruang komunikasi dan pertukaran informasi agar berbagai persoalan dapat diketahui, dievaluasi, dan dicarikan solusinya demi kepentingan masyarakat,” ujar Ronny membacakan sambutan Bupati.
Menurutnya, pemberitaan media memiliki kontribusi penting dalam memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program pemerintah di tengah masyarakat.
Melalui pemberitaan yang objektif, berbagai persoalan pembangunan dapat diketahui secara lebih luas sehingga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Dalam konteks tersebut, pers tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas yang membantu mendorong perbaikan kebijakan dan pelayanan publik.
“Pers juga perlu menjalankan fungsi kontrol secara objektif dan konstruktif, sehingga kritik dan pemberitaan dapat menjadi masukan bagi perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Ronny menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendorong keterbukaan informasi, sementara insan pers tetap harus menjalankan tugas jurnalistik secara independen.
Hubungan antara pemerintah dan media diharapkan berjalan berdasarkan komunikasi yang terbuka, transparan, serta saling menghormati kewenangan masing-masing.
Terlebih, pembangunan Kutim membutuhkan dukungan penyebarluasan informasi agar program dan kebijakan pemerintah dapat diketahui masyarakat hingga ke wilayah kecamatan dan desa.
Dalam sambutan tersebut, Bupati juga mengaitkan peran pers dengan upaya mewujudkan Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan media perlu terus diperkuat tanpa menghilangkan kebebasan jurnalistik.
“Pemerintah berkewajiban mendorong keterbukaan informasi, sedangkan pers menjalankan fungsi jurnalistik secara independen,” tegasnya.
Melalui momentum Konferkab III PWI Kutim, Ronny berharap hubungan pemerintah daerah dan insan pers semakin baik, terutama dalam menyediakan informasi pembangunan yang faktual dan bermanfaat bagi masyarakat.
Ia juga berharap insan pers terus menjalankan perannya secara profesional sehingga kritik yang disampaikan dapat menjadi kontribusi positif bagi kemajuan Kutai Timur. (ADV/Kutim).
Editor : RF
Sumber : ALW