Timesnusantara.com , Samarinda –
Saat ini, beberapa wilayah di Indonesia mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Jenis BBM yang mulai hilang di pasaran meliputi Solar dan juga Pertalite. Hal ini tentu saja dikeluhkan oleh sejumlah masyarakat, terutama di Kota Samarinda. Terlebih penggunaan jenis BBM Solar dan Pertalite, Mereka harus antre panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Subandi mengatakan, meminta agar persoalan ini bisa segera disikapi oleh pihak yang bertanggung jawab. PT Pertamina (Persero) yang berwenang dalam mengatur pendistiribusian BBM bersubsidi. Selama subsidi disalurkan, potensi tersebut dapat saja terjadi. Tak hanya itu, Subandi mengatakan pemerintah serta PT Pertamina (Persero) harus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa saat ini BBM Solar dan Pertalite sudah menjadi BBM jenis subsidi sehingga harus diperuntukan oleh pengguna tertentu.
Tak hanya itu, Subandi meminta agar permasalahan ini juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah. “Bahkan temen saya ada yang menjual truknya, karena tidak mendapatkan solar, sampai beberapa karyawan terpaksa diberhentikan, karena usahanya tidak berjalan,” ucap Subandi.
Subandi juga mengatakan, ia juga mendengar keluhan yang disampaikan oleh para nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Samudera Nusantara. Mereka tidak bisa mendapat solar dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) di Kampung Ketupat, karena sudah ditutup.
Dikarenakan kosongnya persediaan Pertalite dan Solar yang terjadi saat ini masyarakat terpaksa membeli BBM non subsidi yang harganya sudah pasti lebih mahal dari BBM subsidi. “Karena ada perbedaan harga yang jauh dari bersubsidi dan tidak. Ini lah yang perlu menjadi perhatian kita bersama,” ucap subandi.
Subandi pun ingin mengupayakan agar segera mengagendakan Hearing dan Rapar Dengar Pendapat (RDP) dari Pihak terkait, termasuk para pelaku usaha yang kini terkena dampak dari kelangkaan BBM bersubsidi. Subandi bahkan mengaku siap membawa persoalan ini di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Samarinda. “Masalah ini jangan dibiarkan berlarut-larut, agar ketemu titik terang” tutup Subandi.
- Penulis Rudy Fadlansyah