Timesnusantara.com — Samarinda. Rencana efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat menuai sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan keberatannya terhadap kebijakan tersebut, khususnya terkait pengalihan dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pengalokasian anggaran sebaiknya lebih diutamakan pada sektor pendidikan yang dianggap lebih mendesak bagi masyarakat.
“Kami menilai efisiensi anggaran ini justru akan menghambat pembangunan di Samarinda. Anggaran yang tersedia saja sudah terbatas, apalagi jika dipangkas. Program MBG pun masih menimbulkan kontroversi,” tegasnya, Sabtu (22/2/2025).
Samri menilai, alokasi anggaran untuk MBG belum tentu efektif dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama dengan anggaran yang terbatas. Ia menyoroti biaya per porsi makanan yang diperkirakan hanya Rp10 ribu hingga Rp15 ribu, yang dinilainya sulit memenuhi standar gizi yang layak.
Sebaliknya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai dana tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk program pendidikan gratis. Ia mencontohkan demonstrasi mahasiswa yang menuntut pendidikan terjangkau dibandingkan program makan gratis.
“Masyarakat, khususnya mahasiswa, lebih membutuhkan pendidikan gratis. Jangan sampai program yang seharusnya membahagiakan justru jadi sumber polemik,” tambahnya.
Sebagai informasi, kebijakan efisiensi anggaran ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang salah satunya mengatur tentang pembiayaan program MBG.
Samri menegaskan pihaknya akan terus mengawal kebijakan ini agar tetap berpihak pada kepentingan warga Samarinda. (R)