Timesnusantara.com — Samarinda. Mengawali masa jabatan sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji menunjukkan komitmen kuat terhadap realisasi janji kampanye bersama Gubernur Rudy Mas’ud untuk periode 2025-2030. Fokus utamanya adalah menghadirkan pendidikan gratis yang merata bagi seluruh warga Kaltim.
“Kami ingin memastikan semua masyarakat Kaltim memiliki akses pendidikan yang setara,” tegas Seno Aji.
Untuk merealisasikan komitmen tersebut, Seno dijadwalkan menggelar rapat perdana dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Senin (24/2/2025). Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas program kerja 100 hari, dengan prioritas pada pelaksanaan program pendidikan dan layanan kesehatan tanpa biaya.
Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan penerapan program ini dapat dimulai tahun ini, bertepatan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan masa kenaikan kelas pada Juni hingga Juli. Dalam tahap persiapan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim tengah mematangkan rencana teknis. Meski begitu, Seno menekankan pentingnya landasan hukum sebelum memasuki pembahasan anggaran.
“Kami perlu memastikan regulasinya jelas agar pelaksanaan program tidak menemui hambatan. Kajian mendalam akan kami lakukan untuk memenuhi aspek legalitasnya terlebih dahulu,” ujarnya.
Sebagai langkah nyata, Pemerintah Provinsi Kaltim tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum yang memperkuat implementasi kebijakan pendidikan gratis. Tim penyusun ditargetkan merampungkan regulasi tersebut dalam waktu dekat agar program bisa berjalan optimal.
Selain fokus pada sektor pendidikan, rapat perdana ini juga akan membahas efisiensi anggaran dan penyesuaian program kerja untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan efektif.
Di sisi lain, mengenai tempat tinggal dinas, Seno mengungkapkan masih menempati rumah pribadinya.
“Untuk sementara saya masih di rumah pribadi. Perbaikan di rumah dinas sedang berlangsung dan diperkirakan bulan depan baru bisa ditempati,” jelasnya.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memberikan akses pendidikan dan layanan dasar yang terjangkau. (R)