Timesnusantara.com — Samarinda. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah kota berdampak signifikan terhadap pembangunan. Menurutnya, anggaran yang tersedia saat ini saja sudah tidak mencukupi, apalagi jika dilakukan pemotongan.
“Kalau kita melihat kebutuhan kita, sebenarnya anggaran yang ada sekarang ini saja sudah nggak cukup, apalagi ada efisiensi. Otomatis ada pengurangan di situ, akhirnya kita kesulitan dalam perencanaan pembangunan. Dengan anggaran kemarin saja, kita anggap itu tidak mencukupi untuk pembangunan Kota Samarinda,” ujarnya, Jum’at (14/3/2025).
Samri juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap langkah efisiensi anggaran ini.
“Kalau mau dikatakan setuju atau tidak setuju, jelas kami nggak setuju dengan efisiensi itu,” tegasnya.
Terkait aksi demonstrasi yang menuntut kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Samri memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan masyarakat bukanlah makan gratis, melainkan pendidikan gratis.
“Sebenarnya mereka tidak perlu makan gratis, tapi perlu pendidikan gratis. Karena nggak sedikit juga biaya untuk MBG ini, mencapai Rp8 triliun lebih,” ungkapnya.
Samri pun menyatakan lebih sepakat jika anggaran MBG dialihkan ke program lain yang lebih bermanfaat secara langsung.
“Saya sepakat kalau itu dialihkan ke pendidikan gratis misalnya, atau program lain yang lebih berdampak langsung. Apalagi MBG ini masih kontroversial, dengan nilai Rp10.000–Rp15.000 per porsi, kira-kira terpenuhi tidak gizinya itu? Jangan sampai ini hanya sekadar program yang bukan membahagiakan masyarakat, tapi justru menjadi masalah,” katanya.
Selain itu, Samri juga menyoroti program “Gratispol” yang diusung Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Ia menilai program pendidikan gratis ini masih perlu diperjelas cakupannya.
“Ini kan satu rangkaian kegiatan pendidikan. Gratispol yang diusung gubernur ini kita juga belum tahu gratisnya sampai mana, apakah hanya biaya pendidikan? Kan masih banyak kebutuhan pendidikan lainnya, seperti seragam dan buku,” jelasnya.
Ia berharap program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga kebutuhan lain yang masih menjadi beban orang tua.
“Harapan kita, kalau gubernur sudah menjalankan pendidikan gratis, mungkin anggaran lainnya bisa dialihkan ke pakaian atau seragam gratis. Seragam itu kan tetap biaya, masih jadi beban, ada cost-nya. Selain itu, bisa juga dialihkan ke buku atau tambahan jam belajar untuk anak-anak,” tutupnya.
Samri menekankan pentingnya kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap pemerintah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran agar tidak terbuang percuma pada program yang kurang efektif. (R)