Timesnusantara.com — Samarinda. Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyoroti penurunan signifikan tingkat hunian hotel di berbagai wilayah Kaltim sebagai imbas dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah provinsi.
Hamas, akrabnya, menjelaskan bahwa berkurangnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) turut memengaruhi frekuensi kegiatan pemerintahan yang biasanya dilangsungkan di hotel.
“Jika tahun lalu APBD kita berkisar Rp21 triliun, maka tahun ini turun menjadi sekitar Rp18 triliun. Pengurangan ini membuat aktivitas pemerintahan yang biasanya dilakukan di hotel-hotel hampir tidak ada lagi,” ujarnya, Selasa (6/5/2025).
Ia menyebut efisiensi anggaran mencapai sekitar Rp700 miliar dan menyatakan hal itu sebagai faktor utama merosotnya sektor jasa akomodasi, terutama di kota-kota besar yang selama ini banyak bergantung pada agenda resmi instansi pemerintahan.
Meski begitu, Hamas menyampaikan optimisme bahwa kondisi ini bersifat sementara. Ia menilai gejolak ekonomi global termasuk dampak dari konflik internasional dan kebijakan luar negeri negara besar seperti Amerika Serikat ikut berperan terhadap situasi saat ini.
“Menurut saya, ini pengaruh dari kebijakan global, termasuk perang di Ukraina yang masih berlangsung. Selain itu, ketersediaan pangan juga ikut terdampak karena negara-negara pengekspor membatasi kuota ekspor mereka,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mulai mencari pola baru untuk menjaga roda perekonomian tetap berjalan, termasuk mendorong sektor-sektor lain yang lebih mandiri dari anggaran negara. (R)