Timesnusantara.com — Samarinda. Fenomena kekerasan antar pelajar di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan menyusul meningkatnya laporan kasus perundungan yang melibatkan siswa di berbagai tingkat pendidikan. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengangkat isu ini sebagai persoalan serius yang memerlukan langkah kolaboratif lintas sektor.
Perundungan, kata Hasanuddin, kini tak lagi terbatas pada pelajar remaja saja. Bahkan siswa sekolah dasar pun mulai terdampak, dan tak jarang insiden terjadi saat kegiatan belajar mengajar masih berlangsung. Hal ini, menurutnya, tidak hanya mengganggu psikologis anak, tapi juga menghambat proses pendidikan secara keseluruhan.
“Perundungan ini sudah meluas lintas jenjang. Kami menerima banyak keluhan, baik langsung maupun tidak langsung, dari masyarakat yang khawatir dengan kondisi lingkungan belajar anak-anak mereka,” ucap Hasanuddin pada Jumat (23/5/2025).
Sebagai langkah awal, pihak legislatif mendorong Dinas Pendidikan untuk segera menyusun pendekatan sistematis dalam mencegah kekerasan di sekolah. Ia juga menilai pentingnya membangun kerja sama dengan berbagai institusi yang fokus pada perlindungan anak.
Hasanuddin menyinggung Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah yang telah memiliki strategi khusus dalam menekan angka bullying di lingkungan pendidikan. Menurutnya, model seperti itu patut dicontoh dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal Kaltim.
“Kita perlu kebijakan yang konkret dan terukur. Edukasi terhadap guru, siswa, dan orang tua harus dilakukan secara simultan. Tapi hingga saat ini, belum ada laporan formal dari sekolah atau kelompok masyarakat yang bisa menjadi dasar pembahasan teknis,” imbuhnya.
Lebih jauh, ia menggarisbawahi pentingnya peran kepala daerah, khususnya Gubernur Kaltim, untuk memastikan kebijakan pencegahan perundungan dijalankan dengan efektif di seluruh wilayah. Sinergi antarpemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam menciptakan iklim belajar yang sehat.
“Ini bukan hanya soal tanggung jawab sekolah. Orang tua, komunitas, hingga pemangku kebijakan di tingkat provinsi juga harus bergerak bersama. Kita ingin memastikan setiap siswa merasa aman saat berada di sekolah,” tuturnya.
Hasanuddin berharap, melalui kerja sama yang berkesinambungan antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat, upaya mencegah perundungan dapat berjalan lebih optimal, sehingga anak-anak bisa tumbuh dan belajar dalam suasana yang mendukung perkembangan mereka. (Adv/dprdkaltim)