Hamas Soroti Pergeseran Arah Pembangunan Kaltim: Dari Berdaulat Menuju GratisPol dan JOSPOL

Timesnusantara.com — Samarinda. Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, atau yang akrab disapa Hamas, menyampaikan tanggapannya terhadap penyampaian awal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029 oleh Pemerintah Provinsi dalam Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).

Menurut Hamas, RPJMD terbaru ini mencerminkan arah baru pemerintahan hasil Pilkada 2024. Jika pada periode sebelumnya Kaltim mengusung visi ‘Berdaulat,’ kini pola pembangunan yang ditawarkan bergerak menuju dua program unggulan yang menjadi identitas kepemimpinan Rudy Mas’ud–Seno Aji, yakni GratisPol (Gratis Pelayanan Optimal) dan JOSPOL (Jokowi-Seno Politik Pembangunan Lokal).

“Jadi, rancangan RPJMD dari gubernur dan wakil gubernur ini sudah mengusung visi misi yang telah disetujui. Artinya, sekarang polanya bukan lagi ‘Kaltim Berdaulat’, tapi sudah berubah menjadi GratisPol dan JOSPOL,” ujarnya saat ditemui usai rapat.

Hamas menilai, perubahan pendekatan pembangunan ini harus dijadikan bahan pembahasan serius dalam agenda paripurna selanjutnya.

Ia berharap dua program unggulan tersebut benar-benar mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Kaltim secara menyeluruh, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur.

“Harapannya, program-program baru ini bisa memberi dampak nyata untuk masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus jadi prioritas utama dalam lima tahun ke depan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Hamas juga menyampaikan bahwa publik menanti realisasi konkret dari janji-janji pembangunan yang telah disusun dalam RPJMD. Ia mengajak seluruh pihak untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan yang baru berjalan selama 100 hari ini.

“Gubernur terpilih ini baru saja memulai. Mari kita sama-sama pantau sepak terjangnya ke depan. Dalam beberapa bulan mendatang, kita akan lihat bagaimana pelaksanaan visi misi ini di lapangan,” tutupnya.

Rapat Paripurna ke-15 ini menjadi tonggak awal penajaman arah pembangunan Kaltim hingga 2029. Dengan RPJMD yang kini mulai dibahas bersama legislatif, sinergi antara DPRD dan Pemprov diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat Kaltim secara luas. (Adv/dprdkaltim)