Timesnusantara.com — Samarinda. Ketimpangan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu kembali menjadi sorotan. Dalam agenda audiensi resmi di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (28/5/2025), Forum Masyarakat Peduli Mahulu menyampaikan keluh kesah mereka langsung kepada Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dan sejumlah anggota Komisi III di ruang rapat lantai 1 Gedung E DPRD Kaltim.
Bambang Edi Darma, yang bertindak sebagai koordinator forum, menegaskan bahwa sejak Mahulu berdiri sebagai kabupaten otonom pada 2012, masyarakat belum benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan. Ia menggambarkan kondisi daerahnya seolah terisolasi dari kemajuan.
“Infrastruktur kami tertinggal jauh. Jalan dari Kutai Barat menuju Mahulu rusak berat, jembatan penghubung kampung banyak yang tak layak, bahkan untuk menjangkau sekolah atau puskesmas saja perlu perjuangan,” bebernya.
Buruknya akses ini, lanjut Bambang, turut menghambat efektivitas berbagai program pemerintah provinsi, termasuk layanan gratis pendidikan dan kesehatan yang masuk dalam program unggulan GratisPol. Menurutnya, layanan tersebut sulit diakses karena medan yang sulit dan jarak yang jauh.
“Programnya bagus, tapi bagaimana masyarakat bisa menikmati kalau untuk ke sekolah atau puskesmas saja harus menempuh perjalanan berjam-jam di jalan rusak?” katanya.
Tak hanya menyampaikan keluhan, forum juga mengusulkan adanya ruang dialog langsung antara masyarakat Mahulu dan Gubernur Kaltim. Selain itu, mereka mendorong pelibatan warga secara aktif dalam pengawasan proyek pembangunan agar lebih tepat sasaran dan tidak sekadar formalitas.
“Kami ingin pengawasan pembangunan melibatkan masyarakat, agar pelaksanaan sesuai kebutuhan di lapangan, bukan hanya sekadar proyek simbolik,” ucap Bambang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas, menyatakan bahwa persoalan di Mahulu merupakan realitas yang perlu segera direspons. Ia menyebut Mahulu sebagai daerah strategis yang ironisnya masih tertinggal meski berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Mahulu hanya dipisahkan sungai dari negara tetangga, tapi kualitas infrastrukturnya timpang. Di sisi Malaysia sudah beraspal, di Mahulu masih jalan tanah,” kata Hamas.
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa angka kemiskinan di Mahulu mencapai 11,40 persen—tertinggi di Kaltim. Sementara, keberadaan industri ekstraktif di wilayah tersebut dinilai belum memberikan dampak berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“CSR perusahaan belum berjalan maksimal, dan hasil sumber daya alam belum kembali dalam bentuk pembangunan nyata untuk daerah,” tegasnya.
DPRD, sambungnya, berjanji tidak akan membiarkan Mahulu terus tertinggal. Aspirasi forum masyarakat ini akan diperjuangkan dalam pembahasan perubahan APBD tahun 2026 dan dimasukkan dalam daftar prioritas.
“Percepatan pembangunan jalan, jembatan, dan layanan dasar akan kami dorong dalam program legislatif maupun penganggaran. Kami akan pastikan ini menjadi perhatian serius di tingkat eksekutif,” terang Hamas.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan agar tidak melenceng dari kebutuhan riil. Menurutnya, DPRD membuka diri untuk pengawasan dan masukan dari warga.
“Kami bukan hanya ingin mendengar, tetapi juga berjalan bersama. Mahulu bukan daerah terluar bagi kami—itu adalah beranda Indonesia yang harus kita jaga dan bangun bersama,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)